Dra. Kamalia Purbani, MT

Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra
NIP 196103061985112001

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Alamat
Jl. Wastukencana No. 2
Telp
022-4206485
Fax
022-4221042
E-mail
asisten.pemerintahanbandung.go.id
Website

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum on line ini dibangun guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.

Melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan di bidang penyiapan dan perumusan produk-produk hukum daerah, bantuan hukum, administrasi dan dokumentasi hukum, serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pada pemerintah kota Bandung.

Fungsi :

1.     Pengkoordinasian teknis penyusunan peraturan daerah dan produk-produk hukum daerah dengan instansi lainnya.

2.     Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi produk-produk hukum.

3.     Pelaksanaan dan pengaturan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan legislatif dalam rangka pembahasan, penyusunan produk-produk hukum lainnya.

4.     Pelaksanaan penyelesaian sengketa untuk dan atas nama pemerintah daerah.

5.     Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat.

6.     Pelaksanaan penyusunan perikatan hukum antara pemerintah daerah dengan pihak lain.

7.     Pelaksanaan pengAdministrasian dan penDokumentasian produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8.     Pelaksanaan pengAdministrasian kontrak kerja.

VISI :

Terwujudnya kerangka sistem hukum daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota bandung yang mengedepankan terciptanya suatu keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan.

MISI :

1.     Menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta kota bandung yang tertib, aman dan sejahtera.

2.     Menciptakan kondisi kota yang tertib dengan upaya penegakan hukum.

3.     Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan good governance.

4.     Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi dan pengkajian hukum.