H. Dadang Iriana, SH, M.Si.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
NIP 196201021986091003

Satuan Polisi Pamong Praja

Alamat
Jl.R.E. Martanegara No. Bandung
Telp
022-7300292,7300273
Fax
E-mail
prog.satpolppgmail.com
Website
http://satpolpp.bandung.go.id/

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

 

Satpol PP dalam melaksanakan urusannya berwenang untuk:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

Menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Tugas Pokok :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

 

Fungsi :

1). Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

2). Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

3). Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

4). Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.

5). Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

6). Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada Perda 06 Tahun 2013, meliputi :

a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara; 

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum

 

Misi :

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat

Satpol PP Kota Bandung memiliki strategi prinsip, sebagai berikut :

1) Mengedepankan tindakan preventif dan pre-emtif. Adapun tindakan represif dilaksanakan secara proporsional dan professional;

2) Mengintensifkan fungsi operasional kesatuan;

3) Meningkatkan pelaksanaan Latihan Fungsi Teknis;

4) Membangun kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap Satpol PP;

5) Penyederhanaan birokrasi pelayanan pada masyarakat;

6) Melanjutkan pembenahan internal Satpol PP;

7) Membangun kepemimpinan berdasarkan keteladanan;

8) Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru;

9) Setiap kegiatan dilapangan menyertakan masyarakat;

10) Preventif, Proaktif, Koordinatif dan terpadu;

11) Kepemimpinan Lapangan;

12) Kedepankan penyelesaian masalah dengan musyawarah.  

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

 

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.

 

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOL PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi SATPOL PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”